UMR 2026 Naik Berapa Persen? Ini Estimasi dan Penjelasannya

Kenaikan upah minimum 2026 menjadi perhatian banyak pekerja. Istilah UMR (Upah Minimum Regional) sebenarnya sudah tidak digunakan secara resmi. Saat ini, pemerintah memakai dua istilah baru untuk upah minimum, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tingkat provinsi, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk tingkat kabupaten atau kota.

Meski begitu, istilah UMR masih sering dipakai masyarakat, sehingga pembahasan mengenai UMR 2026 tetap relevan untuk melihat perkiraan naiknya upah minimum di Indonesia tahun 2026, termasuk faktor-faktor seperti inflasi yang memengaruhi besaran kenaikannya. Untuk mendapatkan informasi terkait UMR 2026 selengkapnya, simak artikel ini sampai selesai.

Berapa Persentase Kenaikan UMR 2026?

Pembahasan soal UMR naik berapa persen mulai ramai sejak pertengahan 2025. Beberapa serikat buruh, seperti KSPI dan Partai Buruh, mengusulkan kenaikan sekitar 8,5%–10,5% agar upah bisa menyesuaikan dengan inflasi dan biaya hidup yang meningkat.

Pemerintah lewat Kementerian Ketenagakerjaan masih menghitung besaran kenaikan dengan melihat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas tenaga kerja. Penetapan UMP 2026 juga mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang merevisi beberapa aturan penghitungan upah minimum dalam UU Cipta Kerja.

Dengan formula baru tersebut, diharapkan penetapan UMP dan UMK lebih adil bagi pekerja sekaligus tetap menjaga stabilitas usaha. Di beberapa daerah, seperti Sulawesi Selatan, serikat buruh mengusulkan kenaikan hingga 10%, dari Rp3.657.527 menjadi sekitar Rp4.023.279. Keputusan final baru akan diumumkan pada November 2025.

Secara umum, kenaikan UMK 2026 diperkirakan berada di kisaran 8,5%–10%, tergantung kondisi ekonomi di masing-masing daerah.

Faktor Penentu Kenaikan UMR 2026

Upah minimum tidak ditentukan asal-asalan. Pemerintah memperhitungkan hal-hal penting seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, produktivitas pekerja, dan daya saing industri. Selain itu, kebutuhan hidup layak (KHL) juga menjadi acuan karena menunjukkan berapa besar pekerja bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Pemerintah harus menyeimbangkan kepentingan pekerja dan pengusaha. Kalau upah naik terlalu tinggi, biaya produksi bisa meningkat dan daya saing industri menurun. Nah, itulah sebabnya, cara menghitung UMP dan UMK 2026 dibuat lebih jelas dan realistis, menyesuaikan kondisi ekonomi di tiap daerah.

Rumus Baru Kenaikan UMR 2026

Sebelum aturan kenaikan upah disahkan, Presiden Prabowo mendengarkan masukan dari berbagai pihak, terutama serikat pekerja dan buruh. Dari masukan itu, pemerintah menyusun cara baru untuk menghitung upah minimum 2026. Berikut rumusnya:

Kenaikan Upah = Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi × Alfa)

Alfa menunjukkan seberapa besar kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di tiap provinsi atau kabupaten/kota. Itulah mengapa kenaikan UMP dan UMK 2026 berbeda-beda di setiap daerah, menyesuaikan kondisi ekonomi lokal.

Baca juga: Gaji UMR? Simak Tips Berikut Supaya Tetap Bisa Menabung!

Daftar UMR 2026 di Seluruh Provinsi Indonesia

Berikut rincian Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 untuk 38 provinsi di Indonesia. Angka-angka ini merupakan hasil finalisasi dari keputusan Gubernur masing-masing provinsi dan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

Disclaimer: Angka-angka di atas merupakan perkiraan yang dibulatkan berdasarkan kenaikan rata-rata tiap provinsi. Untuk mengetahui angka yang tepat sampai desimal terakhir, sebaiknya cek langsung Surat Keputusan (SK) Gubernur di masing-masing provinsi.

Itulah informasi mengenai UMR 2026, mulai dari berapa persentase kenaikannya hingga daftar UMR 2026 di seluruh Indonesia. Dengan mengetahui hal ini, Anda bisa memahami besaran upah minimum yang berlaku di tiap provinsi, sekaligus menyesuaikan perencanaan keuangan dan persiapan hidup Anda untuk tahun 2026.

Memiliki strategi keuangan yang tepat membantu Anda mengelola pengeluaran dan menyesuaikan rencana keuangan sesuai kenaikan UMR 2026. Di luar pendapatan, Anda juga bisa memanfaatkan pembiayaan dari BFI Finance untuk memenuhi kebutuhan keuangan lainnya, seperti modal tambahan mengembangkan usaha.

Dengan jaminan seperti BPKB Motor, BPKB Mobil, atau Sertifikat Rumah/Ruko/Rukan, proses pengajuan pinjaman ke BFI Finance lebih mudah, cepat, dan transparan. BFI Finance berizin resmi dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan didukung pengalaman lebih dari 40 tahun sehingga mampu memberikan layanan yang profesional.

Pembiayaan yang jelas dapat membantu manajemen keuangan lebih efisien dan penyusunan rencana finansial yang lebih strategis. Jadi, mari lebih leluasa mengatur keuangan dan memanfaatkan peluang yang ada karena #SelaluAdaJalan dengan BFI Finance.

Baca juga: 14 Cara Mendapatkan Penghasilan Tambahan Dapat Anda Lakukan